Ketua Komisi I DPRD Maluku Utara Soroti Seriusnya Ancaman Ekologis, Pengembangan Kepulauan Widi Diminta Tak Sekadar Proyek Pariwisata

Halmahera Selatan, DetikRepublik.com – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara, Nazlatan Ukhra Kasuba, melontarkan peringatan keras kepada pemerintah daerah agar tidak menjadikan Kepulauan Widi sekadar proyek pariwisata tanpa arah. Ia menegaskan, kawasan tersebut harus dikembangkan secara disiplin dengan pendekatan ekologi dan riset, bukan eksploitasi jangka pendek.

Pernyataan itu disampaikan dalam wawancara bersama awak media di aula Kantor Bupati Halmahera Selatan, Kamis (10/04/2026). Dalam keterangannya, Nazlatan mengakui besarnya potensi Kepulauan Widi yang bahkan telah masuk radar Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Namun ia mengingatkan, ketertarikan tersebut justru berpotensi menjadi pintu masuk tekanan pembangunan yang tidak terkendali.

“Kalau tidak dirancang dengan serius, Widi bisa berubah dari aset ekologis menjadi korban ambisi pembangunan. Ini yang harus dicegah sejak awal,” tegasnya.

Nazlatan menekankan bahwa konsep pengembangan harus tegas: berbasis konservasi dan riset. Ia mendorong agar Kepulauan Widi tidak hanya dijual sebagai destinasi wisata, tetapi diposisikan sebagai laboratorium alam yang memiliki nilai ilmiah dan strategis bagi keberlanjutan lingkungan.

“Kita bicara kawasan yang rapuh. Salah kelola sedikit saja, dampaknya bisa permanen. Maka pendekatannya tidak bisa biasa-biasa saja,” ujarnya.

Ia juga menyoroti realitas geografis wilayah tersebut yang terdiri dari pulau-pulau kecil dengan populasi terbatas, seperti Kapuraca dan Daga. Kondisi ini, menurutnya, menuntut kebijakan berbasis data, bukan sekadar wacana investasi.

Lebih jauh, Nazlatan mengingatkan bahwa pola pembangunan yang abai terhadap ekologi justru berisiko menciptakan konflik baru, baik secara lingkungan maupun sosial. Karena itu, ia meminta pemerintah tidak tergoda pada target jangka pendek yang mengorbankan keberlanjutan.

Penegasan ini menjadi penting dalam perspektif etika jurnalistik, di mana isu lingkungan harus disajikan secara akurat, berimbang, dan berpihak pada kepentingan publik jangka panjang, bukan sekadar narasi promosi pembangunan.

Sementara itu, sumber internal pemerintah daerah mengakui bahwa pembahasan terkait pengembangan Kepulauan Widi masih berada pada tahap kajian. “Kami sadar risikonya besar. Karena itu, pendekatannya harus hati-hati dan tidak boleh gegabah,” ungkapnya. /Kapita