.png "Admin Redaksi")
Komentar
Medan - DETIKREPUBLIK.COM | Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Sumatera Utara, Rabu (9/9/2026), menyingkap praktik penggusuran Bioskop RIA Binjai yang dinilai brutal dan mencederai hak warga. Fakta yang mencuat: keluarga Ramlah, yang telah menempati bangunan itu selama 84 tahun, kehilangan rumah, kehilangan material, dan hingga kini tanpa kepastian ganti rugi.
PT AIJ Disorot Tajam, Tak Bisa Lari dari Tanggung Jawab
Forum yang difasilitasi Komisi A DPRD Sumut melalui M. Yusuf, S.H., M.Hum. dan Sugiati menghadirkan perwakilan PT AIJ serta Satpol PP Provinsi Sumut. Kesimpulan yang mengemuka jelas: PT AIJ wajib bertanggung jawab atas ganti rugi.
Bangunan yang dihancurkan bukan sekadar fisik, melainkan ruang hidup keluarga yang diwariskan lintas generasi. Ironisnya, setelah penggusuran, keluarga Ramlah hanya bisa menyelamatkan seng dan daun pintu. Material utama raib tanpa kejelasan, menimbulkan dugaan kuat adanya pengabaian hak korban.
DPRD Diminta Bertindak Tegas
Publik menuntut DPRD Sumut untuk tidak berhenti pada catatan rapat. Pendataan kerugian, mekanisme penilaian, besaran ganti rugi, hingga kepastian pembayaran harus segera dilakukan.
Jika DPRD hanya berhenti pada notulen, maka lembaga legislatif ini akan dicap sebagai penonton yang gagal melindungi rakyat dari praktik penggusuran yang dianggap sewenang‑wenang.
Hak Korban Jadi Titik Tekan
Keluarga Ramlah menegaskan, bangunan itu bukan sekadar aset. Itu adalah identitas, sejarah, dan ruang hidup yang mereka pertahankan selama hampir satu abad.
Pertanyaan publik kini semakin tajam:
Kapan hak korban dipulihkan? Kapan ganti rugi direalisasikan? Berapa nilai yang akan diterima keluarga Ramlah?
Jika pertanyaan ini dibiarkan menggantung, kasus Bioskop RIA Binjai akan menjadi cermin kelam lemahnya perlindungan hukum terhadap warga di Sumatera Utara.
Reporter: Zulkarnain Idrus