Rakyat Dipaksa Jadi Kontraktor: Jalan Trans Peling di Kombutokan Dibangun dari Keringat Sendiri, Pemerintah ke Mana?

DetikRepublik.com-BANGGAI KEPULAUAN— Di tengah gembar-gembor pembangunan dan janji kesejahteraan, kenyataan di lapangan justru menampar keras wajah pemerintah daerah. Masyarakat Desa Kombutokan, Kecamatan Totikum, kabupaten banggai kepulauan kembali harus menelan pil pahit: membangun sendiri akses jalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah banggai kepulauan.

Jalan yang dimaksud bukan jalur kecil tak berarti. Ini adalah ruas penting penghubung Trans Peling menuju Kabupaten Banggai Kepulauan urat nadi mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, hingga akses pendidikan dan kesehatan. Namun ironisnya, jalan vital ini justru dikerjakan dengan anggaran swadaya masyarakat lokal.

Tanpa alat berat memadai, tanpa dukungan anggaran resmi, warga turun tangan sendiri. Mereka mengumpulkan dana seadanya, mengerahkan tenaga, bahkan mengorbankan waktu kerja demi membuka akses yang selama ini terabaikan. Di saat pemerintah berbicara soal program strategis dan pemerataan pembangunan, masyarakat justru dipaksa menjadi “kontraktor” bagi nasib mereka sendiri.

“Ini bukan sekadar gotong royong, ini keterpaksaan,” ungkap salah satu warga dengan nada geram. Menurutnya, kondisi ini sudah berlangsung lama tanpa kejelasan intervensi nyata dari pemerintah. Janji-janji yang kerap disampaikan saat momentum politik, kini terasa hampa tanpa realisasi.

Kondisi jalan yang sebelumnya rusak parah telah lama menghambat aktivitas warga. Distribusi hasil kebun tersendat, biaya transportasi melonjak, bahkan keselamatan warga menjadi taruhan setiap kali melintasi jalur tersebut. Namun alih-alih mendapat perhatian serius, masyarakat justru dibiarkan bergulat sendiri dengan persoalan yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah daerah.

Persoalan ini memunculkan pertanyaan besar: di mana peran negara ketika rakyat harus membangun infrastruktur dasar dengan keringat sendiri? Apakah anggaran pembangunan tidak menyentuh wilayah-wilayah terpencil seperti Kombutokan, atau justru ada persoalan lain yang sengaja ditutup-tutupi?

Kritik pun bermunculan. Sejumlah tokoh masyarakat menilai bahwa kondisi ini adalah bentuk nyata kegagalan pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Infrastruktur dasar seperti jalan bukanlah kemewahan, melainkan hak warga negara yang dijamin dalam kerangka pembangunan nasional.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin terkikis. Masyarakat yang merasa diabaikan berpotensi kehilangan harapan terhadap sistem yang seharusnya melindungi dan mensejahterakan mereka.

Kini, jalan Trans Peling di Desa Kombutokan kec, totikum kab, banggai kepulauan bukan hanya sekadar proyek swadaya. Ia telah menjelma menjadi simbol perlawanan diam rakyat terhadap ketidakadilan pembangunan—sebuah pengingat keras bahwa ketika negara absen, rakyat terpaksa berdiri sendiri.

DetikRepublik.com/Muflihun