.png "Admin Redaksi")
Komentar
Luwuk, Sulawesi Tengah,detikRepublik.com— Momentum peringatan Hari Buruh Internasional (Mayday) dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun ini tidak hanya menjadi seremoni tahunan di Kabupaten Banggai. Di balik spanduk dan orasi yang menggema, suara kritis justru datang dari kalangan aktivis mahasiswa perempuan yang menyoroti dua persoalan mendasar: rendahnya upah buruh dan krisis pendidikan yang dinilai semakin terabaikan.ungkapan dalam orasinya sore hari di bundaran tugu adipura kota Luwuk selasa /05/05/2026.
Dalam aksi yang digelar di kota Luwuk, aktivis perempuan menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi buruh, khususnya di sektor pertambangan dan industri ekstraktif yang berkembang pesat di wilayah tersebut. Mereka menilai, kesejahteraan pekerja belum menjadi prioritas utama, meskipun sektor ini menyumbang kontribusi besar terhadap perekonomian daerah.
“Upah murah masih menjadi wajah nyata ketenagakerjaan kita hari ini. Buruh dipaksa menerima kondisi kerja yang tidak layak, sementara perusahaan terus meraup keuntungan besar,” ungkap aktivis mahasiswa perempuan dalam orasinya.di bundara tugu adipura kota Luwuk. selasa/50/05/2026
Lebih jauh, Rahmayunita biasa di sapa ama,juga mengungkap dugaan praktik-praktik tidak adil yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan. Mulai dari intimidasi terhadap pekerja yang bersuara kritis, hingga mutasi sepihak yang dinilai sebagai bentuk pembungkaman terhadap upaya memperjuangkan hak-hak buruh.
Rahmayunita menegaskan "Sejumlah perusahaan disebut kerap melakukan intimidasi, mutasi sepihak, bahkan ancaman terselubung kepada pekerja yang mencoba berserikat atau menyampaikan aspirasi. Ini jelas mencederai prinsip keadilan dan hak asasi manusia di dunia kerja,” tegasnya.
Di sisi lain, perhatian juga diarahkan pada kondisi pendidikan yang dinilai belum mengalami perbaikan signifikan. Aktivis mahasiswa perempuan menilai bahwa masih banyak sekolah di daerah yang menghadapi keterbatasan fasilitas, tenaga pengajar, hingga akses pendidikan yang kurang layak.
di tengah berbagai persoalan tersebut, muncul kekhawatiran terkait pengelolaan anggaran pendidikan. Iya menegaskan bahwa pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah, bukan justru dikorbankan untuk kepentingan lain.
“Jika anggaran pendidikan dialihkan, maka yang dikorbankan adalah masa depan. Kita tidak bisa berbicara tentang kemajuan daerah jika pendidikan masih dipinggirkan,” ujar ama
Menurutnya, krisis pendidikan dan persoalan ketenagakerjaan sejatinya saling berkaitan. Pendidikan yang lemah akan melahirkan tenaga kerja yang rentan terhadap eksploitasi, sementara kondisi kerja yang tidak layak akan mempersempit akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih baik.
Momentum Mayday dan Hardiknas, seharusnya menjadi refleksi bersama, baik bagi pemerintah daerah maupun pusat, untuk lebih serius dalam menangani dua sektor krusial tersebut.
aktivis perempuan (Rahmayunita) juga mendesak pemerintah Kabupaten Banggai untuk meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan, memastikan penerapan upah layak, serta melindungi kebebasan berserikat bagi para pekerja. Selain itu, mereka menuntut transparansi dan komitmen nyata dalam pengelolaan anggaran pendidikan agar tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat.
“Ini bukan sekadar tuntutan, tapi peringatan. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan korporasi, dan pendidikan tidak boleh terus menjadi sektor yang dinomorduakan,” tutupnya.
Dengan menguatnya suara dari kalangan mahasiswa, khususnya perempuan, isu ketenagakerjaan dan pendidikan di Luwuk kini kembali menjadi sorotan. Publik pun menanti, apakah pemerintah akan menjawab kritik ini dengan kebijakan nyata, atau justru membiarkannya berlalu sebagai gema tahunan tanpa perubahan berarti.***/(Muf)