Ketimpangan Infrastruktur Sulteng:Mokokawa Dibenahi, Lauwon Belum Tersentuh

Luwuk Timur, 28 Juni 2026 – Pembangunan infrastruktur di Sulawesi Tengah menuai sorotan tajam dari masyarakat dan kalangan akademisi. Di satu sisi, pemerintah provinsi gencar menyelesaikan perbaikan jalan menuju destinasi wisata Air Terjun Mokokawa, namun di sisi lain, akses jalan menuju Desa Lauwon yang menjadi urat nadi kehidupan warga justru dibiarkan rusak parah selama bertahun-tahun.

 

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafit, baru-baru ini membagikan unggahan di media sosial yang memamerkan progres pengerjaan jalan sepanjang 12,7 kilometer menuju lokasi wisata tersebut. Konten tersebut disampaikan sebagai wujud capaian pembangunan yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan sektor pariwisata daerah.

 

Namun, di balik capaian itu tersimpan keluhan mendalam warga Desa Lauwon. Jalan penghubung menuju desa yang hanya sepanjang 9 kilometer itu kini kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Lubang-lubang besar menganga di sepanjang jalur, disertai genangan air yang membuatnya berbahaya dilalui kendaraan maupun pejalan kaki. Jalan ini menjadi satu-satunya akses bagi warga untuk mengangkut hasil pertanian, mengakses layanan kesehatan, serta menunjang kebutuhan ekonomi sehari-hari.

 

Selama bertahun-tahun, warga telah menyampaikan permohonan perbaikan, namun hingga saat ini belum ada tindakan nyata dari pemerintah daerah. Masyarakat menilai kebijakan pembangunan yang diambil tidak berkeadilan karena lebih mengutamakan proyek yang bernilai citra dibandingkan kebutuhan dasar yang menyangkut keselamatan dan kehidupan rakyat.

 

Vajrin, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Luwuk sekaligus putra asli Desa Lauwon, menyampaikan kritik tegasnya. “Kami sudah terlalu lama menjerit meminta hak kami. Jika pemerintah tetap menutup mata dan tidak mendengar, maka kepemimpinan ini patut dipertanyakan. Pembangunan bukan sekadar angka di kertas atau keindahan tempat wisata untuk dipamerkan, tapi soal menyelamatkan nyawa dan memenuhi kebutuhan dasar rakyat,” tegasnya.

 

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar soal arah pembangunan daerah. Apakah skala prioritas benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas, atau hanya berfokus pada hal-hal yang terlihat dan mudah dipromosikan? Warga Desa Lauwon kini masih menanti kepastian, apakah pemerintah akhirnya akan turun tangan memperbaiki akses mereka, atau terus membiarkan jalan yang rusak itu menjadi saksi ketimpangan pembangunan.