.png "Admin Redaksi")
Komentar
NGANJUK Detik Republik .com
Insiden keracunan makanan yang menimpa seorang siswa di SDN Mojokendil, yang diduga berasal dari paket makanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Cengkok, memicu kemarahan publik. Aktivis Peduli Nganjuk, Puguh Santoso, atau panggilan akrabnya Bujel,melayangkan kritik pedas dan menuntut pertanggungjawaban total atas kelalaian yang terjadi.
Peristiwa ini menjadi sorotan tajam mengingat SPPG memiliki wewenang dan tanggung jawab sentral yang mutlak dalam seluruh rantai pelayanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi, semuanya berada di bawah kendali penuh lembaga tersebut.
"Kejadian di Mojokendil ini sangat memalukan. Satu anak sudah jadi korban keracunan. Dengan adanya fakta ini, SPPG harus bertanggung jawab penuh atas makanan yang mereka produksi dan distribusikan. Jangan main-main dengan nyawa dan kesehatan anak-anak," tegas Bujel dengan nada keras, Senin (07/04).
Padahal, standar operasional yang ditetapkan menuntut SPPG menjamin tiga hal utama: keamanan pangan (food security), kecukupan gizi, dan cita rasa. Mereka berkewajiban memastikan setiap hidangan bebas dari bakteri, bahan berbahaya, dan diproses secara higienis demi mendukung tumbuh kembang siswa.
"SPPG mengaku bertanggung jawab penuh memastikan makanan aman, bersih, dan sehat. Tapi faktanya? Justru menimbulkan penyakit. Ini menunjukkan ada celah besar dalam pengawasan atau bahkan pelanggaran prosedur," serang Bujel.
Lebih jauh, Bujel menekankan bahwa distribusi yang tepat waktu dan kondisi makanan yang prima saat sampai di tangan penerima adalah harga mati. Jika proses ini gagal hingga menyebabkan keracunan, maka itu adalah bukti nyata kegagalan sistem.
"Jangan hanya omong kosong soal 'pengelolaan terintegrasi'. Buktikan dengan tindakan! Jika ada pihak yang lalai, harus segera ditindak tegas. Kepercayaan masyarakat sudah tergores parah akibat insiden ini," tandasnya.
Hingga saat ini, masyarakat menunggu langkah konkret dari pihak terkait untuk mengevaluasi kinerja SPPG dan memastikan insiden serupa tidak terulang kembali yang bisa membahayakan lebih banyak anak.(Tomo)