Dugaan SK Fiktif, Kepsek SMPN 46 Halsel Terancam Sanksi Administratif dan Pidana

DetikRepublik — Kepala SMP Negeri 46 Halmahera Selatan, "Ismail Hi. Ahmad,S.Pd", diduga menerbitkan Surat Keputusan (SK) honorer fiktif untuk meloloskan sejumlah peserta dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2025. Dugaan ini mencuat setelah masyarakat Desa Pigaraja menemukan kejanggalan pada nama-nama peserta yang tercantum dalam formasi Pengadministrasi Perkantoran di sekolah tersebut, Berdasarkan laporan warga, empat peserta seleksi PPPK, yakni:

Diduga tidak pernah mengabdi atau bekerja di SMPN 46. Namun, mereka tercatat sebagai peserta dengan dasar SK honorer dari sekolah itu, “Nama-nama itu tidak pernah kami lihat bekerja di sekolah. Kalau bisa ikut seleksi PPPK, berarti ada SK yang sengaja dibuat untuk mereka,” Tegas seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Tindakan ini bukan sekadar pelanggaran etika, tetapi juga bertentangan dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan PPPK, yang mensyaratkan pengalaman kerja aktif sebagai honorer paling singkat dua tahun secara terus-menerus di instansi yang sama.

Jika dugaan ini terbukti, kepala sekolah dapat dikenai sanksi administratif hingga sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen yang diancam hukuman penjara maksimal enam tahun.

Pemerhati pendidikan dan tokoh masyarakat mendesak Dinas Pendidikan serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Halmahera Selatan untuk segera menindaklanjuti laporan ini dengan audit menyeluruh terhadap SK honorer yang digunakan dalam seleksi PPPK.

“Ini menyangkut integritas proses rekrutmen ASN. Jika benar ada SK bodong, kepala sekolah harus bertanggung jawab dan diproses sesuai hukum,” lanjutnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala sekolah SMP Negeri 46  "Ismail Hi.Ahmad,S.Pd" Tidak bisa dihubungi oleh awak media.