DetikREPUBLIK.com | BATAM — Konflik lahan di wilayah Setokok, Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin (14/09/2026), berubah menjadi tragedi berdarah. Bentrokan yang terjadi di sekitar akses jalan raya menuju kawasan Marinir, Setokok, dilaporkan menyebabkan dua warga meninggal dunia.

Peristiwa ini sontak menyisakan pertanyaan serius: mengapa konflik lahan bisa berubah menjadi pertumpahan darah, siapa yang membawa atau menggunakan senjata, dan siapa yang harus bertanggung jawab atas jatuhnya dua korban jiwa?

Informasi awal dari lapangan menyebut bentrokan melibatkan kelompok masyarakat dengan kelompok yang disebut-sebut sebagai Kubu Elang Laut yang dipimpin Suherman.

Namun, siapa pelaku penembakan, jenis senjata yang digunakan, motif penggunaannya, serta pihak yang paling bertanggung jawab atas kematian kedua korban belum dapat disimpulkan hanya berdasarkan informasi lapangan. Seluruhnya harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan kepolisian.

DUA WARGA TEWAS, DUGAAN TEMBAKAN JADI SOROTAN

Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan menyampaikan kepada wartawan bahwa kedua korban diduga mengalami luka akibat tembakan.

“Dua orang warga ditembak pakai senjata angin, Bang. Satu kena di ulu hati dan satu lagi di dada kiri dekat jantung. Kami lihat tadi tembus sampai ke belakang punggung korban,” ungkap warga tersebut.

Kesaksian tersebut menjadi salah satu informasi awal yang perlu segera diuji penyidik.

Apakah benar senjata angin digunakan? Apakah luka korban konsisten dengan proyektil dari senjata tertentu? Dari mana senjata tersebut berasal? Siapa yang menggunakannya?

Pertanyaan-pertanyaan itu hanya dapat dijawab melalui pemeriksaan ilmiah dan barang bukti.

Karena itu, kepolisian perlu memastikan proses visum et repertum maupun autopsi apabila diperlukan, pemeriksaan proyektil atau benda asing yang ditemukan pada tubuh korban, pemeriksaan senjata, olah TKP secara menyeluruh, pemeriksaan saksi, rekaman CCTV, video warga, serta bukti digital dilakukan secara profesional.

Jangan sampai TKP kehilangan bukti sebelum seluruh fakta berhasil dikunci.

SENGKETA LAHAN TAK BOLEH BERUBAH MENJADI HUKUM RIMBA

Sengketa lahan pada prinsipnya memiliki jalur penyelesaian hukum. Administrasi pertanahan, mediasi, gugatan perdata maupun mekanisme hukum lainnya tersedia untuk menyelesaikan perselisihan.

Tetapi ketika sengketa tersebut berujung pada pengerahan massa, bentrokan, dugaan penggunaan senjata hingga dua orang meninggal dunia, persoalannya telah berubah menjadi masalah serius menyangkut keamanan dan penegakan hukum.

Tidak boleh ada pihak yang merasa memiliki hak untuk menyelesaikan sengketa dengan kekerasan.

Apalagi jika benar ditemukan penggunaan senjata yang menyebabkan hilangnya nyawa.

POLDA KEPRI DAN POLRESTA BARELANG DIMINTA JANGAN BERHENTI PADA PELAKU LAPANGAN

Publik kini menunggu tindakan tegas aparat.

Polda Kepri dan Polresta Barelang diminta mengusut perkara tersebut secara transparan, objektif, profesional, dan tanpa pandang bulu.

Jika nantinya ditemukan pelaku penembakan, proses hukum harus dilakukan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun penyidikan juga penting untuk menjawab pertanyaan yang lebih besar.

Apakah bentrokan terjadi secara spontan? Siapa yang mengumpulkan massa? Siapa yang mengoordinasikan kelompok? Apakah terdapat komunikasi sebelum bentrokan? Dari mana senjata diperoleh? Siapa yang membawa senjata ke lokasi? Dan apa motif sebenarnya di balik pecahnya kekerasan tersebut?

Semua harus terang.

Jangan sampai hanya orang yang berada di garis depan yang diproses, sementara pihak yang diduga menggerakkan, mengorganisir atau memicu konflik justru tidak tersentuh.

FRIC: DUA NYAWA HILANG, JANGAN BIARKAN KASUS BERHENTI DI TENGAH JALAN

Hendri dari Fast Respon Indonesia Center (FRIC) menyatakan keprihatinan mendalam atas bentrokan yang menyebabkan dua warga meninggal dunia.

Menurutnya, konflik lahan tidak boleh diselesaikan dengan kekerasan.

“Sengketa lahan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum, administrasi pertanahan, mediasi, atau pengadilan. Bukan dengan pengerahan massa, bukan dengan intimidasi, bukan dengan kekerasan, dan terlebih lagi bukan dengan senjata yang berujung pada hilangnya nyawa manusia,” tegas Hendri.

FRIC, kata Hendri, percaya kepada profesionalisme aparat kepolisian Polda Kepri dan Polresta Barelang.

Namun kepercayaan tersebut, menurutnya, harus dibuktikan melalui penyidikan yang mampu mengungkap perkara secara menyeluruh.

“Kami dari FRIC percaya kepada kinerja profesional aparat kepolisian Polda Kepri dan Polresta Barelang. Masyarakat meminta tidak hanya menangkap pelaku lapangan apabila terbukti, tetapi juga menelusuri rantai komando, pihak yang mengorganisir massa, sumber senjata, komunikasi sebelum kejadian, serta motif di balik bentrokan,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh bukti diamankan agar tidak terjadi kehilangan jejak dalam proses penyidikan.

“Seluruh rekaman video masyarakat, CCTV, telepon seluler, keterangan saksi, barang bukti senjata maupun proyektil, serta hasil pemeriksaan medis korban harus diamankan sebagai bagian dari pembuktian. Jangan sampai dua warga meninggal dunia, tetapi perkara akhirnya hanya menjadi angka dalam laporan kriminalitas,” lanjut Hendri.

“TAK ADA YANG BOLEH MERASA KEBAL HUKUM”

Hendri menegaskan, tidak ada alasan apa pun yang dapat membenarkan kekerasan hingga menyebabkan seseorang kehilangan nyawa.

“Tidak ada konflik lahan yang membenarkan seseorang kehilangan nyawa. Tidak ada kelompok yang boleh merasa berada di atas hukum, dan tidak boleh ada nama besar, jabatan, organisasi, ataupun kekuasaan yang menjadi tameng bagi pelaku kekerasan,” pungkasnya.

Kini masyarakat menunggu langkah konkret aparat.

Dua nyawa telah melayang. Jangan biarkan pertanyaan publik ikut terkubur bersama para korban.

Kasus ini harus dibuka seterang-terangnya. Siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana harus diproses sesuai hukum. Jika ada pihak lain yang terbukti turut memerintahkan, mengorganisir, membantu atau terlibat dalam rangkaian tindak pidana, maka pertanggungjawaban hukumnya juga harus ditelusuri berdasarkan bukti yang ditemukan penyidik.

RUANG KONFIRMASI DAN HAK JAWAB

DetikREPUBLIK.com membuka ruang konfirmasi dan hak jawab kepada seluruh pihak yang disebut maupun berkaitan dengan peristiwa tersebut, termasuk pihak yang disebut sebagai Kubu Elang Laut yang dipimpin Suherman, serta pihak-pihak lain yang berada di lokasi atau mengetahui rangkaian kejadian.

Ruang konfirmasi juga terbuka bagi Polda Kepri dan Polresta Barelang untuk memberikan penjelasan resmi mengenai kronologi kejadian, identitas dan kondisi korban, hasil olah TKP, barang bukti yang diamankan, dugaan penggunaan senjata, serta perkembangan penyelidikan dan penyidikan.

Redaksi menegaskan bahwa penyebutan nama maupun kelompok dalam pemberitaan ini bukan merupakan penetapan seseorang sebagai pelaku. Dugaan keterlibatan dan pertanggungjawaban pidana harus dibuktikan melalui proses hukum dan alat bukti yang sah.

DetikREPUBLIK.com berkomitmen memberikan ruang pemberitaan yang berimbang serta akan memuat klarifikasi atau hak jawab pihak terkait sesuai ketentuan jurnalistik.

Redaksi: DetikREPUBLIK.com
Editor: Zulkarnain Idrus