.png "Admin Redaksi")
Komentar
Kalbar.WARTAREPUBLIK.com--, Kalimantan Barat 29 Agustus 2026, Bencana di Kalimantan Barat belum selesai. Ketika kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menghantui sejumlah wilayah, masyarakat kini harus menghadapi persoalan baru yang tak kalah serius: krisis air bersih.
Kemarau berkepanjangan membuat sejumlah sumber air masyarakat mulai menyusut, bahkan mengering. Di wilayah pesisir, persoalan menjadi semakin pelik karena air sungai yang tersedia mulai terasa asin dan tidak layak digunakan sebagai sumber air konsumsi.
Kondisi tersebut menambah panjang daftar persoalan yang harus dihadapi masyarakat. Bukan hanya harus menghirup udara bercampur asap, warga kini juga dipaksa berjuang mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
Sejumlah warga bahkan mulai mengandalkan air galon dan sumber air alternatif. Di Kecamatan Batu Ampar, berdasarkan laporan tim investigasi LPK-RI Kalimantan Barat, masyarakat mulai menggunakan air sumur setelah sumber air dari kawasan pegunungan maupun embung dilaporkan mengering.
Situasi ini semestinya menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sebab, air bersih bukan sekadar kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar yang menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat.
Sekkretaris LPK-RI Kalimantan Barat, Mulyadi Ms mengatakan pemerintah harus meningkatkan kecepatan dan kualitas pelayanan publik menghadapi kondisi kemarau yang dinilainya semakin mengkhawatirkan.
"Ini bukan sekadar persoalan kabut asap. Masyarakat sekarang mulai berhadapan dengan persoalan air bersih. Kalau tidak ditangani secara ekstra, dampaknya bisa semakin fatal," kata Mulyadi saat diwawancarai, Sabtu (29/8/2026).
Menurut Mulyadi, pihaknya telah menurunkan tim investigasi ke sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat untuk memantau kondisi karhutla sekaligus ketersediaan air bersih masyarakat.
Ia menegaskan, kritik tersebut bukan dimaksudkan untuk mengintervensi pemerintah, melainkan menyampaikan keluhan yang diterima dari masyarakat di lapangan.
"Kami tidak mengintervensi kinerja pemerintah. Kami berbicara berdasarkan data dan fakta serta keluhan masyarakat. Persoalan distribusi air bersih di sejumlah wilayah memang masih sangat minim," ujarnya.
Mulyadi berharap pemerintah segera memetakan wilayah yang mengalami kesulitan air dan mengerahkan armada distribusi air bersih secara lebih masif. Menurut dia, penanganan tidak boleh menunggu masyarakat benar-benar berada dalam kondisi darurat.
Jangan Sampai Negara Hadir Setelah Rakyat Menjerit
Persoalan karhutla dan krisis air bersih di Kalimantan Barat juga menguji sejauh mana negara mampu hadir ketika masyarakat berada dalam situasi sulit.
Penanganan karhutla selama ini tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah membesar. Pemerintah perlu memperkuat pencegahan, patroli, kesiapsiagaan, penyediaan sumber air, hingga distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak.
Jika skala bencana ternyata melampaui kemampuan penanganan nasional, pemerintah Indonesia juga perlu berpikir terbuka.
Apa salahnya meminta bantuan negara tetangga jika memang diperlukan dan mekanismenya memungkinkan?
Kerja sama regional untuk menghadapi bencana bukan persoalan gengsi. Ketika asap meluas, dampaknya dapat melintasi batas wilayah dan negara. Demikian pula ketika masyarakat menghadapi kekurangan air, keselamatan dan kebutuhan dasar manusia seharusnya menjadi prioritas utama.
Jika bantuan teknis, peralatan pemadam, teknologi modifikasi cuaca, dukungan personel, maupun bentuk kerja sama kemanusiaan dari negara tetangga dapat mempercepat penanganan bencana, maka opsi tersebut layak dipertimbangkan secara serius melalui jalur resmi pemerintah.
Sebab, yang dipertaruhkan bukan sekadar citra pemerintah, melainkan keselamatan masyarakat.
Masyarakat Kalimantan Barat tidak membutuhkan sekadar pernyataan bahwa pemerintah hadir. Mereka membutuhkan bukti kehadiran negara: udara yang lebih aman untuk dihirup, api yang benar-benar dikendalikan, serta air bersih yang dapat diminum.
Kini pertanyaannya sederhana: seberapa cepat pemerintah bertindak sebelum krisis asap berubah menjadi krisis kemanusiaan yang lebih besar?
Masyarakat menunggu langkah konkret, bukan sekadar imbauan.
Editor : Muchlisin