DENPASAR, DetikRepublik.com - Penanganan dugaan penggelapan satu unit Toyota Alphard di Denpasar memasuki babak baru. Setelah SPDP perkara tersebut dikembalikan Kejaksaan Negeri Denpasar pada Maret 2026, penyidik Polresta Denpasar kembali mengirimkan pemberitahuan dimulainya penyidikan pada September 2026.

Dokumen Polresta Denpasar tertanggal 29 September 2026 menyebut lima saksi telah diperiksa. Namun, di tengah proses tersebut, penyitaan barang bukti dan penetapan tersangka justru masih tercantum sebagai agenda yang akan dilakukan.

Surat bernomor B/SPDP/251.a/IX/RES.1.11./2026/Satreskrim ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar. Di dalamnya, Vera Anggraini dan Komang Adi Jaya Surawan masih berstatus terlapor, bukan tersangka.

Perkara ini berawal dari laporan polisi LP/B/927/XI/2025/SPKT/Satreskrim/Polresta Denpasar/Polda Bali tertanggal 3 November 2025.

Dugaan penggelapan disebut terjadi pada 8 Juli 2025 sekitar pukul 08.00 WITA di Kantor Maxx Grup Internasional, Jalan Gunung Salak Nomor 33D, Padang Sambian Klod, Denpasar Barat.

Kendaraan yang menjadi objek perkara adalah Toyota Alphard 2,5 G tahun 2017 warna hitam, nomor polisi B 2590 SZB. Dalam dokumen, BPKB kendaraan tercatat atas nama PT Pusaka Prima Transport.

Namun, dokumen tersebut belum menjelaskan secara utuh hubungan antara pemilik kendaraan, pelapor, kedua terlapor, dan pihak yang menguasai kendaraan ketika dugaan peristiwa terjadi.

SPDP Sempat Dikembalikan

Bagian yang patut mendapat perhatian adalah perjalanan SPDP perkara ini.

Kejaksaan Negeri Denpasar disebut mengembalikan SPDP melalui surat tertanggal 2 Maret 2026. Setelah itu, penyidik kembali mengirimkan SPDP pada September 2026.

Persoalannya, dokumen yang tersedia tidak menjelaskan mengapa SPDP tersebut dikembalikan oleh kejaksaan dan apa saja perkembangan penanganan perkara selama rentang waktu tersebut.

Jeda dari Maret hingga September 2026 menjadi bagian penting yang membutuhkan penjelasan resmi. Bukan untuk menarik kesimpulan sepihak, melainkan untuk mengetahui apakah terdapat perbaikan administrasi, kelengkapan penyidikan, petunjuk jaksa, atau persoalan lain dalam proses penanganannya.

Lima Saksi Sudah Diperiksa

Penyidik menyatakan telah memeriksa lima orang saksi.

Namun, siapa saja saksi tersebut, apa pokok keterangannya, dan sejauh mana keterangan mereka menguatkan dugaan tindak pidana belum diuraikan dalam surat.

Demikian pula posisi kendaraan masih menjadi bagian yang membutuhkan penjelasan. Dokumen belum menerangkan secara rinci siapa yang terakhir menguasai Alphard tersebut, bagaimana kendaraan itu berpindah penguasaan, serta tindakan apa yang menjadi dasar laporan dugaan penggelapan.

Fakta-fakta tersebut penting karena status seseorang sebagai terlapor tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana.

Penetapan Tersangka Masih di Depan

Penyidik mencantumkan beberapa rencana lanjutan, mulai dari koordinasi dengan jaksa penuntut umum, penyitaan barang bukti, penetapan tersangka, pengiriman berkas perkara hingga tahap II.

Artinya, berdasarkan dokumen tersebut, belum ada pernyataan bahwa Vera Anggraini dan Komang Adi Jaya Surawan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Begitu pula belum dapat dipastikan apakah penyitaan barang bukti sudah dilakukan. Seluruhnya masih tertulis sebagai rencana tindak lanjut.

Kondisi ini membuat perkembangan perkara masih menyisakan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab secara terang: mengapa SPDP dikembalikan, apa hasil pemeriksaan lima saksi, di mana keberadaan kendaraan, dan kapan langkah penyidik terhadap status hukum para terlapor akan diputuskan?

Konfirmasi Polresta Denpasar dan Kejaksaan Negeri Denpasar menjadi penting agar publik memperoleh gambaran yang utuh mengenai proses perkara tersebut.

Di sisi lain, Vera Anggraini dan Komang Adi Jaya Surawan tetap memiliki hak memberikan klarifikasi dan pembelaan. Hingga kini, keduanya masih berstatus terlapor berdasarkan dokumen yang tersedia.

Perkara tersebut karena itu masih harus ditempatkan sebagai dugaan penggelapan yang sedang dalam proses penyidikan, bukan sebagai perkara yang telah membuktikan kesalahan pihak tertentu.

Sumber dokumen perkara menjadi dasar utama pemberitaan ini. Klarifikasi dari penyidik, kejaksaan, pelapor, maupun para terlapor tetap diperlukan untuk menguji dan melengkapi seluruh fakta.

Redaksi...