.png "Admin Redaksi")
Komentar
HALSEL, Detik Republik – Di balik meningkatnya elektabilitas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Selatan, M. Zaky Abd Wahab, tersimpan kebijakan yang dinilai timpang dan mencederai rasa keadilan.
Ketika sejumlah kepala desa bermasalah lainnya dijatuhi sanksi tegas, Penjabat Kepala Desa (Pj Kades) Foya Tobaru, Mikel Hoga, justru lolos dari teguran. Ia diduga kuat dilindungi bahkan dimanjakan oleh DPMD, meski kondisi desa yang dipimpinnya tengah berada di titik nadir, Jum'at 20/06/2025.
Pemerintahan Desa Foya Tobaru, Kecamatan Gane Timur, dilaporkan lumpuh total. Pj Kades Mikel Hoga disebut tidak pernah menjalankan tugas, lebih sering berada di luar daerah seperti Ambon dan Manado, sementara aktivitas pemerintahan desa sepenuhnya terhenti.
Pelayanan publik tidak berjalan, dan sejumlah perangkat desa dari unsur Kepala Urusan (KAUR) memilih mundur secara massal lantaran tidak menerima hak upah mereka.
“Tidak ada aktivitas. Kepala desa tidak pernah terlihat di kantor. Hak kami sebagai perangkat desa pun diabaikan,” Ujar salah satu KAUR yang telah mengundurkan diri.
Masyarakat Desa foya tobaru kecewa. Mereka menuding Kadis DPMD M. Zaky Abd Wahab telah melakukan pembiaran terhadap situasi ini dan terkesan melindungi Pj Kades Mikel Hoga tanpa alasan jelas.
“Ini bukan soal administrasi biasa. Ini bentuk nyata pengabaian terhadap amanah publik. Jika semua kades lain bisa disanksi, kenapa Mikel Hoga tidak? Ada apa sebenarnya?” Tegas seorang warga Foya Tobaru.
Desakan tak hanya tertuju ke dinas, tetapi juga ke Bupati Halmahera Selatan agar menunjukkan ketegasan terhadap anak buahnya dan Pj Kades yang bermasalah.
“Kalau Kadis diam, maka publik wajar menilai ada perlindungan khusus. Ini bukan pemerintahan bersih, tapi pembusukan sistematis. Janji bupati untuk tata kelola profesional sedang dipertaruhkan,” sambung warga yang enggan disebutkan namanya.
Ironisnya, ketika dikonfirmasi wartawan melalui pesan WhatsApp, Mikel Hoga enggan memberi klarifikasi. Ia justru memblokir kontak jurnalis yang hendak menggali keterangan.
Hingga berita ini dipublikasikan Dinas PMD Halmahera Selatan belum memberikan tanggapan resmi terkait status Pj Kades foya tobaru . Masyarakat menegaskan akan terus bersuara hingga tindakan nyata diambil dan keadilan ditegakkan di Desa Foya Tobaru.
Redaksi