DETIKREPUBLIK.COM—Barisan NKRI secara resmi melaporkan dugaan ketidaknetralan salah satu pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalbar, pada Selasa (8/10). Pejabat yang dilaporkan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat yang diduga terlibat dalam kampanye mendukung salah satu pasangan calon Gubernur Kalbar pada Pilkada mendatang.
Menurut laporan yang diterima Bawaslu, Kepala Dinas tersebut bersama istri mantan Gubernur Kalbar diduga mengarahkan para siswa untuk memilih pasangan calon gubernur nomor urut 1. Tindakan ini dinilai Barisan NKRI sebagai bentuk pelanggaran netralitas ASN, terutama di lingkungan pendidikan yang seharusnya steril dari pengaruh politik.
Kekecewaan Barisan NKRI
Juru Bicara Barisan NKRI, Shirat Nurwandi, mengungkapkan kekecewaannya terhadap tindakan yang dilakukan oleh pejabat tersebut. Menurutnya, tindakan ini mencerminkan pelanggaran serius terhadap prinsip netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya dijaga, terutama di sektor pendidikan.
“Kami sangat menyesalkan tindakan ini, yang jelas-jelas menunjukkan ketidaknetralan seorang ASN. ASN, terutama yang menjabat di bidang pendidikan, seharusnya memegang teguh prinsip netralitas dan profesionalisme serta tidak terlibat dalam politik praktis,” tegas Nurwandi.
Ia juga menekankan bahwa pelibatan Kepala Dinas Pendidikan tersebut dapat berdampak buruk terhadap integritas pendidikan di Kalimantan Barat serta menciptakan ketidakadilan dalam proses demokrasi.
Desakan Penyelidikan dan Langkah Tegas
Barisan NKRI mendesak Bawaslu Provinsi Kalbar untuk segera melakukan penyelidikan mendalam atas dugaan pelanggaran ini. “Kami mendesak Bawaslu untuk tidak hanya sekadar menerima laporan, tetapi juga mengambil langkah tegas agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang,” lanjut Nurwandi.
Menurutnya, pengaruh politik dalam dunia pendidikan dapat mempengaruhi kebebasan berpendapat di kalangan siswa dan merusak kredibilitas sistem pendidikan. Oleh sebab itu, ia menilai perlunya tindakan nyata untuk menjaga netralitas lembaga pendidikan dari unsur politik.
Pentingnya Netralitas Pendidikan
Nurwandi menegaskan bahwa pendidikan harus menjadi ruang yang netral dan bebas dari pengaruh politik apa pun. “Kami percaya bahwa pendidikan seharusnya menjadi ruang yang menjaga keberagaman pilihan di kalangan siswa. Jangan sampai institusi pendidikan digunakan untuk kepentingan politik praktis yang merugikan perkembangan demokrasi kita,” ujarnya.
Imbauan untuk Masyarakat
Menutup pernyataannya, Barisan NKRI mengimbau masyarakat untuk tetap fokus pada proses pemilihan yang transparan dan berintegritas. Ia meminta seluruh elemen masyarakat agar turut berperan aktif dalam menjaga netralitas ASN demi terciptanya pemilu yang adil dan berkualitas.
“Partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk mengawasi dan memastikan bahwa ASN tidak terlibat dalam politik praktis, karena mereka memiliki peran besar dalam menjaga kepentingan publik,” pungkas Nurwandi.
Dengan pelaporan ini, Barisan NKRI berharap adanya peningkatan kesadaran di kalangan ASN dan pejabat publik tentang pentingnya menjaga netralitas demi kelancaran dan kejujuran proses demokrasi di Kalimantan Barat.
( Rahmad)
Editor:Maulana