
JAKARTA, DetikRepublik.com – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diwarnai berbagai program strategis sekaligus kritik dan demonstrasi dari sejumlah kelompok masyarakat. Jumat 23/10/26.
Praktisi hukum Ali Lubis, S.H., M.H., memaparkan 16 program dan kebijakan pemerintah, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, swasembada pangan, penertiban kawasan hutan, hingga pembangunan tiga juta rumah.
Daftar tersebut juga mencakup Cek Kesehatan Gratis, peningkatan kesejahteraan guru, penataan BUMN, perlindungan pengemudi ojek daring, serta penguatan pengelolaan sumber daya alam.
Di tengah pelaksanaan berbagai program tersebut, kritik dan demonstrasi menjadi bagian dari dinamika politik nasional. Namun, penilaian terhadap kebijakan pemerintah maupun dugaan motif di balik aksi protes perlu didasarkan pada fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam menilai kinerja pemerintahan, jumlah program yang diluncurkan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Realisasi di lapangan, transparansi anggaran, ketepatan sasaran, dan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat menjadi indikator yang tidak kalah penting.
Di sisi lain, pemerintah perlu membuka ruang kritik dan menjawab aspirasi masyarakat melalui kebijakan yang terukur. Demonstrasi merupakan hak konstitusional warga negara, sedangkan pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan setiap program berjalan sesuai tujuan.
Pada akhirnya, publik membutuhkan lebih dari sekadar janji dan daftar program. Masyarakat menunggu bukti nyata bahwa kebijakan pemerintah benar-benar membawa perubahan bagi kehidupan mereka.
Redaksi: I'm
.png)
Komentar