.png "Admin Redaksi")
Komentar
DetikRepublik.com,LUWUK, – Aliansi Oktober Melawan yang terdiri dari berbagai elemen mahasiswa di Kota Luwuk, Kabupaten Banggai, menggelar aksi demonstrasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai, Kamis (29/10/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan sejumlah persoalan nasional dan daerah, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tuntutan pendidikan gratis, hingga persoalan pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Luwuk.
Aksi ini menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mendesak pemerintah dan para pemangku kebijakan agar lebih serius menanggapi persoalan yang dinilai menyangkut kepentingan masyarakat luas. Mahasiswa menegaskan bahwa persoalan lingkungan, akses pendidikan, dan pelayanan kesehatan tidak boleh hanya menjadi bahan pembicaraan, tetapi harus diikuti dengan langkah nyata dan kebijakan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dengan membawa berbagai tuntutan, massa aksi menyoroti tanggung jawab pemerintah dalam memastikan hak-hak dasar masyarakat terpenuhi. Bagi mahasiswa, keberpihakan terhadap rakyat harus dibuktikan melalui tindakan, bukan sebatas pernyataan atau janji yang tidak disertai penyelesaian.
Salah satu isu nasional yang menjadi perhatian Aliansi Oktober Melawan adalah persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Mahasiswa mendesak pemerintah pusat agar meningkatkan penanganan karhutla yang dinilai membutuhkan perhatian serius, terutama ketika kebakaran berdampak terhadap lingkungan, kehidupan masyarakat, serta keberlangsungan sumber penghidupan warga.
Dalam tuntutannya, mahasiswa mendorong pemerintah agar menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Desakan tersebut mencerminkan tuntutan agar penanganan kebakaran dilakukan secara lebih terkoordinasi, dengan dukungan sumber daya, langkah mitigasi, dan upaya pemulihan yang memadai.
Menurut mahasiswa, penanganan karhutla tidak cukup hanya dilakukan ketika api sudah meluas. Pemerintah juga perlu memperkuat langkah pencegahan, memastikan kesiapan petugas di lapangan, serta memperhatikan masyarakat yang terdampak akibat kerusakan lingkungan dan hilangnya sumber penghidupan.
Persoalan karhutla, dalam pandangan massa aksi, merupakan masalah yang membutuhkan tanggung jawab bersama. Karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah didorong untuk memperkuat koordinasi agar penanganan kebakaran tidak berjalan secara parsial.
Selain persoalan lingkungan, tuntutan pendidikan gratis turut menjadi salah satu poin penting dalam aksi tersebut. Mahasiswa menegaskan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus mendapatkan perhatian serius dari negara.
Mereka menilai, akses pendidikan yang terjangkau sangat penting untuk membuka kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat, termasuk keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas. Biaya pendidikan yang membebani keluarga berpotensi menghambat keberlanjutan pendidikan anak, sehingga kebijakan yang menjamin akses pendidikan perlu diperkuat.
Bagi Aliansi Oktober Melawan, pendidikan gratis tidak seharusnya berhenti pada wacana atau menjadi slogan dalam berbagai agenda pemerintah. Tuntutan tersebut harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
“Pendidikan tidak bisa hanya diwacanakan. Pemerintah harus benar-benar mendorong kebijakan pendidikan gratis karena pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat di seluruh Indonesia,” demikian inti tuntutan yang disuarakan mahasiswa dalam aksi tersebut.
Mahasiswa juga mendorong agar pemerintah memastikan kebijakan pendidikan tidak hanya menjamin kesempatan masuk ke lembaga pendidikan, tetapi turut memperhatikan keberlanjutan belajar, kualitas fasilitas, serta kebutuhan peserta didik.
Dengan demikian, pendidikan gratis diharapkan tidak hanya menjadi janji kebijakan, melainkan bagian dari upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak.
Pengelolaan RSUD Luwuk Ikut Menjadi Sorotan
Pada tingkat daerah, Aliansi Oktober Melawan turut menyoroti persoalan pengelolaan RSUD Luwuk. Isu ini menjadi perhatian karena rumah sakit daerah memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Banggai dan wilayah sekitarnya.
Mahasiswa menempatkan pelayanan kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar yang harus dikelola secara bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada kepentingan pasien.
Pengelolaan rumah sakit daerah tidak hanya berkaitan dengan administrasi dan manajemen internal, tetapi juga menyangkut mutu pelayanan, ketersediaan fasilitas, tenaga kesehatan, serta kemudahan masyarakat dalam memperoleh layanan medis.
Karena itu, persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan RSUD Luwuk perlu mendapat perhatian dari pihak terkait. Evaluasi yang terbuka dan berbasis data diperlukan agar setiap persoalan dapat diketahui secara jelas serta ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
Mahasiswa melalui aksi tersebut mendorong agar persoalan pelayanan kesehatan tidak diabaikan. Masyarakat sebagai pengguna layanan berhak memperoleh pelayanan yang layak, sementara pengelola rumah sakit dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan standar pelayanan berjalan sebagaimana mestinya.
Namun, rincian persoalan pengelolaan RSUD Luwuk yang secara khusus disampaikan dalam aksi tersebut masih perlu diperjelas agar setiap tuntutan dapat diberitakan secara lengkap dan berimbang.
Aksi Aliansi Oktober Melawan di Kantor DPRD Banggai juga menjadi pengingat bahwa lembaga legislatif memiliki peran penting dalam menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, termasuk tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa.
Mahasiswa tidak hanya membawa isu yang berkaitan dengan kebijakan nasional, tetapi juga persoalan daerah yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Mulai dari perlindungan lingkungan, akses pendidikan, hingga pelayanan kesehatan, seluruhnya membutuhkan perhatian dan tindak lanjut dari pihak yang memiliki kewenangan.
Dalam konteks tersebut, DPRD Banggai diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan dan menyampaikan aspirasi yang menjadi kewenangannya kepada pemerintah daerah maupun pihak terkait. Sementara tuntutan mengenai kebijakan nasional perlu diteruskan kepada pemerintah pusat dan lembaga yang berwenang.
Bagi mahasiswa, keberhasilan menyampaikan aspirasi tidak semestinya diukur hanya dari berlangsungnya demonstrasi. Hal yang lebih penting adalah adanya tindak lanjut, kejelasan sikap dari pihak terkait, serta perkembangan penyelesaian persoalan yang dapat diketahui oleh masyarakat.
Aksi ini sekaligus memperlihatkan peran mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat sipil yang menyampaikan kritik dan tuntutan melalui ruang demokrasi. Kritik tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memperbaiki kebijakan serta pelayanan publik.
Melalui aksi tersebut, Aliansi Oktober Melawan mengangkat sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian serius, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Tuntutan terkait karhutla dan pendidikan gratis berkaitan dengan kebijakan nasional, sedangkan sorotan terhadap pengelolaan RSUD Luwuk menyentuh kebutuhan pelayanan publik di daerah.
Berbagai persoalan itu memiliki satu titik temu, yakni pentingnya tanggung jawab pemerintah dalam memastikan kebijakan dan pelayanan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Mahasiswa menghendaki agar aspirasi yang telah disampaikan tidak berhenti sebagai catatan demonstrasi. Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan memberikan respons yang jelas, membuka ruang dialog, serta menyusun langkah tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing.
Pada akhirnya, aksi Aliansi Oktober Melawan menjadi pengingat bahwa persoalan lingkungan, pendidikan, dan kesehatan merupakan isu yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik. Karena itu, setiap tuntutan perlu ditanggapi secara serius, diuji melalui data dan fakta, serta ditindaklanjuti dengan kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.