.png "Admin Redaksi")
Komentar
JAKARTA, DetikRepublik.com – Pemerintah belum menetapkan besaran anggaran yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan pendidikan gratis bagi peserta didik di sekolah negeri dari jenjang TK hingga SMA/SMK.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan pembahasan mengenai kebutuhan anggaran tersebut belum dilakukan secara final. Menurutnya, pemerintah masih melakukan penyesuaian terhadap perubahan anggaran yang sedang berlangsung.
Pernyataan tersebut disampaikan Abdul Mu'ti seusai menghadiri kegiatan Wardah Inspiring Educators 2026 di Jakarta Concert Hall, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Sabtu (26/9/2026).
"Belum dibahas. Nanti akan ada pembahasan lagi karena masih ada perubahan anggaran," ujar Mu'ti.
Meski nominalnya belum diputuskan, Mu'ti memastikan program pendidikan gratis akan membutuhkan tambahan anggaran. Ia menyebut kebutuhan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga pendidikan tinggi.
Untuk sektor perguruan tinggi negeri (PTN), Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto sebelumnya telah menyampaikan adanya kebutuhan tambahan anggaran untuk mendukung rencana pendidikan gratis.
Mu'ti mengatakan pihak Kemendikdasmen juga tengah menyiapkan usulan tambahan anggaran yang nantinya akan dibahas bersama DPR RI.
"Yang jelas akan ada penambahan. Dari Dikti juga ada penambahan dan Pak Menteri sudah menyampaikan. Dari kami juga kemungkinan ada usulan penambahan anggaran. Finalnya nanti dibicarakan dengan DPR," jelasnya.
Anggaran untuk Pelaksanaan Putusan MK Juga Diusulkan
Mu'ti turut menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pendidikan dasar gratis juga masuk dalam usulan kementeriannya.
Ia menegaskan anggaran tersebut menjadi bagian dari pembahasan yang sedang disiapkan pemerintah.
"Itu termasuk yang kita usulkan," tegas Mu'ti.
Sejumlah Perhitungan Anggaran Bermunculan
Sebelumnya, sejumlah pihak telah menyampaikan perhitungan berbeda mengenai kebutuhan dana untuk merealisasikan pendidikan gratis.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati menyebut kebutuhan anggaran untuk membebaskan biaya pendidikan SD dan SMP negeri berada di atas Rp300 triliun.
Pernyataan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada Senin (21/9/2026).
Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyampaikan hasil perhitungan kebutuhan anggaran untuk menggratiskan pendidikan di seluruh PTN mencapai sekitar Rp93,74 triliun.
Perhitungan tersebut mencakup sekitar 2,83 juta mahasiswa PTN, baik pada program vokasi maupun akademik, termasuk jenjang D3, D4, dan S1.
Di sisi lain, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyampaikan perhitungan sementara yang berbeda. Menurutnya, kebutuhan untuk pendidikan gratis SD, SMP, dan SMA diperkirakan sekitar Rp210 triliun, sedangkan perguruan tinggi sekitar Rp92 triliun.
Dengan demikian, total kebutuhan sementara berada di kisaran Rp302 triliun.
Said juga menyebut pemerintah dapat memulai program melalui proyek percontohan dengan anggaran sekitar Rp5 triliun, sementara pelaksanaan secara lebih luas disebut ditargetkan dapat diwujudkan pada 2028.
Usulan Kemendikdasmen Capai Rp306,51 Triliun
Dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI pada 21 September 2026, Mendikdasmen Abdul Mu'ti juga pernah menyampaikan usulan tambahan anggaran untuk mendukung pelaksanaan pendidikan gratis SD-SMP, baik sekolah negeri maupun swasta.
Nilai tambahan anggaran yang diusulkan Kemendikdasmen dalam konteks pelaksanaan putusan MK tersebut mencapai sekitar Rp306,51 triliun.
Namun, hingga kini belum terdapat angka final mengenai total anggaran yang akan ditetapkan pemerintah untuk kebijakan pendidikan gratis dari TK hingga SMA/SMK negeri.
Pembahasan lebih lanjut mengenai kebutuhan anggaran masih akan dilakukan pemerintah bersama DPR RI dengan mempertimbangkan perkembangan dan perubahan anggaran negara.
Redaksi: IL