DENPASAR – Kuasa hukum Herson (Econ) Adv. fajar siahaan, S. H, C. MK menyatakan atas tindakan akun instagram atas nama @maybevesta tersebut diduga kuat telah melanggar Pasal 27 A dan pasal 27 B UU ITE, Serta ketentuan dalam undang-undang perlindungan data pribadi Nomor 27 tahun 2022.
Kemudian Herson alias Econ bersama kuasa hukumnya, dari kantor hukum Lio Fajar & Rekan, menyampaikan klarifikasi terkait unggahan akun Instagram yang disebut dalam dokumen sebagai @maybevesta. Unggahan tersebut memuat foto Herson dengan tulisan “WANTED” serta sejumlah pernyataan mengenai riwayat pekerjaan dan dugaan persoalan kerja sama bisnis. Pihak Herson menilai unggahan tersebut telah merugikan nama baik dan berdampak pada aktivitas profesionalnya. Kuasa hukum menyebut kliennya mengalami kerugian immateriil, termasuk kesulitan memperoleh pekerjaan serta munculnya pertanyaan dari sejumlah pihak mengenai persoalan tersebut.
Dalam klarifikasinya, Herson membantah sejumlah keterangan yang disampaikan dalam unggahan tersebut. Terkait riwayat pekerjaan di rumah makan, ia menjelaskan bahwa dirinya menerima ajakan untuk mengelola usaha, kemudian mengundurkan diri karena berencana pulang kampung dan membuka kafe, meskipun rencana tersebut tidak terlaksana. Ia juga membantah pernah dikeluarkan dari usaha yang disebut dalam unggahan. Mengenai kerja sama bisnis perjalanan dan penyewaan vila, Herson menyatakan bahwa kerja sama tersebut merupakan ajakan dari pihak yang bersangkutan, sementara selama beberapa bulan berjalan tidak terdapat pelanggan yang berasal dari pihak tersebut. Ia juga menyebut usaha itu telah dijalankannya sebelum tawaran kerja sama tersebut muncul.
Mengenai bisnis penyewaan sepeda motor, Herson menegaskan bahwa kerja sama tersebut bukan dilakukan bersama pemilik akun Instagram yang dimaksud, melainkan dengan pihak lain. Ia membantah tudingan menghilang dan menonaktifkan nomor komunikasi, serta menyatakan tetap merespons pesan yang diterimanya. Meski demikian, Herson mengakui masih memiliki kewajiban cicilan terkait kendaraan yang belum sepenuhnya diselesaikan dan menyatakan tetap memiliki itikad untuk melunasinya. Ia juga membantah sejumlah keterangan lain dalam unggahan tersebut, termasuk tudingan bahwa dirinya menghilang dari komunikasi.
Kuasa hukum Fajar menyatakan telah menempuh langkah hukum terkait unggahan tersebut. Dalam keterangannya, ia menyebut dugaan pelanggaran Pasal 27A dan Pasal 27B Undang-Undang ITE serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Terkait dasar hukum pencemaran nama baik, perlu dicatat bahwa Pasal 27A UU ITE memiliki ketentuan masa berlaku hingga diberlakukannya KUHP baru pada 2 Januari 2026. Dengan demikian, dugaan pencemaran tertulis melalui unggahan digital setelah tanggal tersebut perlu dianalisis berdasarkan Pasal 433 ayat (2) juncto Pasal 441 KUHP. Sementara itu, dugaan pelanggaran lainnya tetap memerlukan pemeriksaan berdasarkan unsur hukum yang relevan.
Selain itu, kuasa hukum dan Herson menyampaikan keberatan terhadap komentar sejumlah akun Instagram pada unggahan tersebut. Herson memberikan klarifikasi atas komentar dari akun @karmana_ana, @r.joseph_sukriyadi, dan @sutawan2 yang menurutnya memuat pernyataan tidak sesuai dengan pengalamannya. Kuasa hukum menyampaikan somasi terbuka dan mengingatkan pihak-pihak yang tidak berkaitan langsung dengan persoalan tersebut agar tidak ikut menyebarkan tuduhan atau memberikan komentar yang berpotensi merugikan pihak lain. Mereka menyatakan tidak menutup kemungkinan menempuh langkah hukum apabila ditemukan dasar yang cukup, dengan tetap menyerahkan penilaian atas dugaan pelanggaran kepada proses hukum yang berwenang. Istimewa
.png)
Komentar