.png "Admin Redaksi")
Komentar
JAKARTA, DetikRepublik.com — Aliansi Aktivis Maluku Utara akan menggelar aksi di Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 2 Oktober 2026. Aksi tersebut membawa tuntutan keras kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto agar mengevaluasi dan mencopot Kapolda Maluku Utara Irjen Pol. Arif Budiman serta Kapolres Halmahera Tengah AKBP Fiat Dedawanto.
Tuntutan tersebut disuarakan Aliansi sebagai bentuk protes atas apa yang mereka nilai sebagai persoalan serius dalam penanganan keamanan dan penegakan hukum di Maluku Utara, khususnya di Kabupaten Halmahera Tengah.
Aliansi menyoroti persoalan kematian Ali Daud serta dugaan kekerasan terhadap masyarakat di Banemo yang menurut mereka belum memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum sebagaimana yang diharapkan masyarakat.
Bagi Aliansi, persoalan yang menyangkut keselamatan dan nyawa warga tidak boleh berhenti pada pernyataan bahwa situasi telah kondusif. Yang lebih penting adalah memastikan apakah seluruh dugaan tindak pidana telah diusut secara transparan, siapa yang bertanggung jawab, apa motifnya, dan apakah seluruh pihak yang diduga terlibat telah diperiksa sesuai hukum.
Aliansi juga menyoroti laporan mengenai warga Banemo yang mengalami luka serta temuan selongsong peluru. Mereka mendesak agar setiap informasi tersebut diverifikasi melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang profesional, terbuka, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Koordinator Aksi, Bung Wan, menegaskan bahwa kedatangan mereka ke Mabes Polri bukan sekadar untuk menyampaikan kritik, tetapi untuk meminta Kapolri memberikan perhatian langsung terhadap persoalan keamanan di Maluku Utara.
“Kami meminta Kapolri Suyudi Ario Seto jangan melihat persoalan Maluku Utara sebagai persoalan daerah semata. Ketika ada warga meninggal, ketika muncul dugaan kekerasan dan masyarakat mempertanyakan kepastian hukum, maka negara harus hadir dengan proses hukum yang terang.”
Menurut Aliansi, tuntutan pencopotan Kapolda Maluku Utara dan Kapolres Halmahera Tengah merupakan sikap organisasi yang didasarkan pada penilaian mereka terhadap kepemimpinan dan penanganan persoalan keamanan di wilayah tersebut.
“Kalau kepemimpinan kepolisian di daerah dinilai tidak mampu memberikan kepastian hukum dan rasa aman kepada masyarakat, maka Kapolri harus berani melakukan evaluasi. Jabatan bukanlah tameng dari pertanggungjawaban,” tegas Bung Wan.
Aliansi menegaskan bahwa mereka tidak meminta hukum bekerja berdasarkan tekanan massa. Sebaliknya, mereka meminta institusi kepolisian menunjukkan bahwa hukum benar-benar bekerja untuk masyarakat.
“Kami tidak meminta hukum tunduk kepada demonstrasi. Kami meminta hukum bekerja. Ungkap setiap perkara secara terang, periksa pihak-pihak yang berkaitan, buka fakta berdasarkan bukti, dan apabila ada pelanggaran hukum, proses sesuai ketentuan.”
Aksi di Mabes Polri ini sekaligus menjadi ujian awal bagi kepemimpinan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang baru dilantik sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026.
Aliansi Aktivis Maluku Utara menyerukan mahasiswa, pemuda, aktivis, dan organisasi daerah Maluku Utara di Jakarta untuk bersama-sama mengawal aksi tersebut.
“Maluku Utara tidak membutuhkan janji kosong. Masyarakat membutuhkan rasa aman, kepastian hukum, dan pengungkapan perkara yang transparan. Besok kami datang ke Mabes Polri untuk memastikan suara itu didengar,” tutup Bung Wan.
Redaksi: IL