Komentar
Kalbar.WARTAGLOBAL.id , Ketapang – Puluhan paket proyek yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Ketapang kini menjadi bahan perbincangan hangat. Total anggaran sebesar Rp 5,06 miliar yang dialokasikan melalui APBD Perubahan tahun 2024 diduga penuh kejanggalan. Temuan ini pertama kali diungkap oleh LSM Peduli Kayong Ketapang, yang mencurigai adanya indikasi kongkalikong antara pengguna anggaran dan pelaksana proyek.
Ketua LSM Peduli Kayong Ketapang, Suryadi, membeberkan sejumlah data mencurigakan dari realisasi fisik pengadaan barang dan jasa yang sudah terlaksana. “Kami menemukan total 26 paket kegiatan, dengan nilai anggaran mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah. Beberapa kegiatan ini terlihat tidak masuk akal, seperti videotron outdoor yang menelan biaya Rp 1,065 miliar, atau internet senilai Rp 850 juta. Kami menduga ada mark-up anggaran yang sengaja dibuat,” ungkap Suryadi, Senin (6/1/2025).
Sejumlah paket pekerjaan memang memancing kecurigaan. Selain videotron dan internet, terdapat alokasi Rp 300 juta untuk iklan elektronik dan Rp 200 juta untuk pengembangan sistem call center 112. Tidak hanya itu, ada pula anggaran Rp 195 juta untuk maintenance perangkat jaringan, serta Rp 200 juta untuk early warning system pendukung smart city. "Nilai-nilai ini harus diverifikasi, karena terasa tidak realistis untuk hasil yang seharusnya bisa dicapai dengan dana lebih kecil," tambahnya.
Tidak hanya paket proyek, belanja rutin Diskominfo juga diduga bermasalah. Salah satu temuan LSM adalah anggaran BBM untuk kendaraan dinas sebesar Rp 150 juta. “Kami mendapatkan informasi bahwa ada oknum yang mendapat fee dari agen atau supplier BBM yang ditunjuk. Ini menunjukkan ada permainan di luar mekanisme resmi,” ujar Suryadi.
Kasus ini telah menuai perhatian masyarakat Ketapang. Warga menilai bahwa anggaran sebesar itu seharusnya memberikan dampak nyata bagi pelayanan publik, bukan menjadi ajang memperkaya pihak-pihak tertentu. Mereka mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas dugaan penyimpangan ini.
Dengan banyaknya kejanggalan yang terungkap, sorotan tajam kini mengarah pada Diskominfo Ketapang. LSM Peduli Kayong meminta agar pemerintah dan lembaga terkait segera melakukan audit independen. "Kami ingin transparansi dan akuntabilitas. Jangan sampai uang rakyat digunakan tanpa pertanggungjawaban yang jelas," tutup Suryadi.[AZ]