.png "Admin Redaksi")
Komentar
Luwuk,detikRepublik.com–Kegiatan nonton bareng (nobar) film bertajuk “Pesta Ba**” yang digelar di lingkungan kampus Universitas Tompotika (Untika) Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, berlangsung penuh antusias sekaligus memantik diskursus kritis di kalangan mahasiswa dan akademisi. Acara tersebut dilaksanakan di pelantaran Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Untika pada malam hari.
Nobar dimulai pada pukul 20.40 WITA dan berakhir sekitar pukul 22.30 WITA. Setelah pemutaran film, kegiatan dilanjutkan dengan agenda diskusi yang dimulai pukul 22.35 WITA hingga selesai, menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi.
Diskusi dipandu oleh Surardi Nau, mahasiswa Fakultas Hukum yang juga dikenal aktif dalam kegiatan internal dan eksternal kampus. Ia membuka ruang dialog dengan mengajak peserta untuk melihat film tidak sekadar sebagai tontonan, tetapi sebagai refleksi kondisi sosial-politik yang lebih luas.
Narasumber pertama, Irsan S. Nang, S.Sos., M.AP, dosen FISIP Untika Luwuk, menyoroti persoalan pembangunan di Papua yang dinilai tidak berpijak pada realitas lokal masyarakat. Menurutnya, pendekatan pembangunan yang dilakukan pemerintah cenderung bersifat top-down dan memaksakan kehendak tanpa mempertimbangkan budaya serta kebutuhan dasar masyarakat setempat.
Ia mencontohkan kebijakan pertanian yang memaksa masyarakat Papua menanam padi, padahal makanan pokok mereka secara turun-temurun adalah sagu. Hal ini dinilai sebagai bentuk kegagalan negara dalam memahami kearifan lokal.
“Pembangunan yang dipaksakan seperti ini bukan hanya tidak efektif, tapi juga berpotensi merusak tatanan sosial masyarakat. Ini bukan hal baru, bahkan sudah terjadi sejak era Orde Baru,” ujarnya.
Irsan juga menilai bahwa kondisi pemerintahan saat ini belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan rakyat. Ia menegaskan bahwa aparat seperti TNI dan Polri berada di bawah kendali pemerintah, sehingga arah kebijakan sangat ditentukan oleh kekuasaan politik.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa apa yang terjadi di Papua bisa menjadi “alarm keras” bagi daerah lain, termasuk Kabupaten Banggai. Ia menyoroti masuknya sektor pertambangan yang disebut telah mencapai sekitar 70 persen di wilayah tersebut.
“Ini jelas bentuk eksploitasi. Kita seperti sedang menyaksikan kolonialisme dalam wajah modern,” tegasnya.
Dalam pemaparannya, Irsan juga mengkritik arah militerisme saat ini yang dinilai menjauh dari cita-cita perjuangan nasional. Ia menilai ada kecenderungan militer berada dalam pengaruh kepentingan pemodal.
Menurutnya, relasi antara pemerintah, pemodal, dan kepentingan bisnis membentuk pola kekuasaan yang berpotensi merugikan masyarakat, terutama dalam konteks penguasaan lahan dan sumber daya alam.ujarnya
Sementara itu, narasumber kedua, Dr. Isnato Bidja, S.H., M.H, dosen Fakultas Hukum Untika Luwuk, menyoroti aspek yang lebih luas terkait ketimpangan sosial dan politik yang menurutnya tidak terjadi secara alami, melainkan direkayasa.
Ia menegaskan bahwa film “Pesta Ba**” tidak bisa dipandang secara sederhana. Di dalamnya terdapat pesan-pesan kompleks terkait relasi politik, kekuasaan, dan peran aparat negara.
“Ketimpangan itu dijadikan bisnis. Ia diciptakan, dipelihara, dan dimanfaatkan,” ungkapnya.
Isnato menjelaskan beberapa poin penting, antara lain:
1. Adanya kerja sama politik yang melibatkan aparat keamanan seperti TNI dan Polri.
2. Hegemoni anggaran negara, termasuk proyek-proyek besar yang dinilai tidak jelas arah dan manfaatnya bagi rakyat.
3. Berbagai persoalan sosial yang tidak terselesaikan secara konkret.
Ia juga menyoroti keterlibatan aparat keamanan dalam ranah sipil, termasuk dalam proyek-proyek pemerintah, yang menurutnya berpotensi mengaburkan batas antara fungsi militer dan sipil.
Dalam penutup diskusi, Isnato menyampaikan peringatan keras terkait arah demokrasi di Indonesia. Ia menilai bahwa jika pembangunan terus berjalan tanpa keberpihakan kepada rakyat, maka demokrasi berisiko hanya menjadi alat legitimasi kekuasaan.
“Jika arah pembangunan terus seperti ini, maka demokrasi hanya akan menjadi alat legitimasi kekuasaan, bukan sarana untuk keadilan,” tegasnya.
Ia juga mengkritik praktik otonomi daerah yang dinilai masih sering diintervensi oleh pemerintah pusat, sehingga mengurangi kemandirian daerah dalam mengelola sumber daya dan kebijakan.
Diskusi tersebut kemudian berkembang pada pertanyaan mendasar tentang relasi antara demokrasi, modernitas, dan kapitalisme. Para peserta diajak merenungkan bahwa ketika kebutuhan dasar masyarakat tidak terpenuhi, maka potensi konflik dan kejahatan sosial akan meningkat.
Kegiatan nobar dan diskusi ini tidak hanya menjadi ruang akademik, tetapi juga wadah refleksi kritis bagi mahasiswa. Film yang mengangkat realitas Papua dipandang sebagai cermin sekaligus peringatan bagi daerah lain.
Mahasiswa yang hadir menilai bahwa Banggai harus belajar dari pengalaman Papua, terutama dalam menghadapi arus investasi dan eksploitasi sumber daya alam.
Diskusi yang berlangsung hingga larut malam itu menunjukkan tingginya kepedulian generasi muda terhadap isu-isu keadilan sosial, demokrasi, dan kedaulatan rakyat di tengah dinamika pembangunan nasional.
Muflihun/detikRepublik.com