BPBD Halsel Mandul, Warga Wayakuba Dibiarkan Bertarung Sendiri Usai Banjir

DetikRepublik— Tangis dan luka warga Desa Wayakuba, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera selatan, belum juga terobati. Sudah hampir tiga bulan sejak banjir besar merendam 37 rumah warga dan melumpuhkan aktivitas 37 kepala keluarga, namun tidak satu pun bantuan datang dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Halsel, Kamis 3/07/2025.

Yang lebih menyakitkan, warga merasa diabaikan total. Laporan sudah disampaikan. Seruan sudah dilontarkan. Tapi respons dari BPBD dan pemerintah daerah? Hening. Tidak ada tindakan. Tidak ada empati, “Banjir sudah sebesar itu, tapi BPBD seperti tak melihat. Mereka tidak hadir, tidak peduli. Ini benar-benar menyakitkan,” Ungkap salah satu warga korban banjir, dengan nada kecewa.

Kerugian yang dialami warga bukan main-main, ratusan juta rupiah, usaha kecil hancur, stok pangan rusak, dan rumah-rumah tinggal puing-puing penuh lumpur. Namun semua penderitaan itu seolah dianggap angin lalu.

Warga kini menilai, BPBD Halsel telah gagal total menjalankan tugas. Bahkan, mereka menyebut penanganan pascabencana di Wayakuba sebagai yang terburuk sepanjang sejarah. Bupati Halmahera Selatan pun ikut disorot. Ketidaktegasan dan pembiaran terhadap kinerja buruk BPBD dianggap mencoreng kredibilitas kepemimpinannya.

“Kalau Kepala BPBD tidak mampu, lebih baik dicopot. Jangan sampai rakyat kehilangan kepercayaan pada negara hanya karena satu institusi yang tidak jalan,” Ujar warga lainnya.

Sementara itu, Sekretaris Desa Wayakuba, Usman Salamat, menegaskan bahwa persoalan banjir bukanlah baru. Bencana ini berulang akibat sistem aliran air yang amburadul. Ia meminta pemerintah segera membangun bronjong penahan dan sistem drainase permanen, agar derita warga tidak terus berulang setiap kali hujan datang.

Ironisnya, hingga berita ini diturunkan, tidak ada satu pun keterangan resmi dari BPBD Halsel. Lebih mengejutkan, seorang anggota BPBD justru secara tersirat mengakui kelambanan internalnya dan meminta agar pemberitaan tentang ketidakpedulian BPBD diperbanyak, agar pimpinannya “tergerak”.

Situasi ini menunjukkan betapa lemahnya koordinasi dan sensitivitas pemerintah daerah terhadap rakyatnya sendiri. Wayakuba berteriak, tapi penguasa tetap diam.

Hingga berita ini diterbitkan belom ada tanggapan resmi dari pihak BPBD Halmahera selatan.