SEMARANG, DETIK REPUBLIK -- Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mendorong kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) agar ikut memonitor persoalan kemiskinan ekstrem di wilayahnya masing-masing. Selain itu, LPMK juga diminta terlibat dalam penanganan stunting dan memperkuat ketahanan pangan.
Hal itu disampaikan Mbak Ita, sapaannya, saat Pengukuhan dan Rapat Kerja Forum LPMK Kota Semarang Periode 2023-2028 di salah satu hotel di Kota Semarang, Kamis (16/10/2023). Ia meminta LPMK yang berisi tokoh-tokoh masyarakat agar terus bersinergi dengan camat dan lurah di wilayahnya masing-masing, untuk mendukung program prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.
“Program LPMK satu paket dengan lurah, camat, RT, dan RW karena LPMK itu berisi tokoh masyarakat. Sehingga kami mohon tidak hanya dalam upaya mengatasi persoalan kemiskinan ekstrem, tapi juga ada masalah stunting dan ketahanan pangan, pengendalian inflasi dan juga investasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dari data yang diterima, saat ini ada sekitar 200 warga yang masuk dalam kategori miskin ekstrem. Pihaknya kini juga masih berupaya mengatasi masalah itu, salah satu upaya yakni pemberian pendidikan gratis.
“Kemiskinan ekstrem sudah mulai turun, yang terakhir kami rapat review satu bulanan kemarin dari data ada 200-an jiwa yang masuk dalam kategori miskin ekstrem. Tetapi ada beberapa yang sudah kita cek termasuk persoalan pendidikan anak-anak mereka. Ada 30 keluarga yang anaknya tidak sekolah di sekolahan negeri, tidak pula di swasta, tapi madrasah yang menjadi kewenangan Kementrian Agama. Tapi kemarin sudah koordinasi dan diserahkan bantuan beasiswa,” paparnya.
Selain persoalan kemiskinan ekstrem, stunting, dan ketahanan pangan, Mbak Ita juga berharap peran LPMK untuk ikut berperan menjaga dan mencegah terjadinya kekerasan kepada perempuan, termasuk pelecehan seksual kepada anak.
“Yang paling penting juga masalah perlindungan perempuan, karena beliau-beliau ini ada di wilayah yang bersinggungan langsung dengan banyak kejadian, salah satunya adalah persoalan kekerasan. Baik kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak. Sehingga saya mohon tokoh masyarakat membantu monitor kewilayahan,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Forum LPMK Kota Semarang, Ahmad Fuad memastikan bakal menjalankan program-program kerja serta mendukung program prioritas Pemkot Semarang. Pihaknya juga berkomitmen untuk menjaga wilayahannya, termasuk mengantisipasi permasalahan kekerasan kepada perempuan dan anak.
“Kami juga akan membantu Pemkot Semarang dalam menangai permasalahan seperti stunting, kemiskinan, dan juga KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Sekarang sudah ada JPPA (Jaringan Pelindung Perempuan dan Anak), namun belum semuanya di tiap kelurahan ada. Kita harapkan secepatnya bisa terpenuhi semua di seluruh kelurahan,” imbuhnya. (*)